APEC
(Asia-Pacific Economic Cooperation) adalah premier forum ekonomi Asia-Pasifik. Tujuan utama adalah
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di
kawasan Asia-Pasifik[1].
Negara-negara anggota APEC bersatu dalam upaya untuk membangun komunitas
Asia-Pasifik yang dinamis dan harmonis dengan memperjuangkan perdagangan bebas
dan terbuka dan investasi, mempromosikan dan mempercepat integrasi ekonomi
regional, mendorong kerjasama ekonomi dan teknis, meningkatkan keamanan
manusia, dan memfasilitasi lingkungan bisnis yang menguntungkan dan
berkelanjutan.
KEANGGOTAAN
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah
forum kerja sama antar 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri
tahun 1989. Saat ini terdapat 21 Ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu
Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia,
Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, the Philippines, Peru, PNG,
Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United States, dan Viet Nam.
Kerja sama di APEC merupakan kerja sama non-politis, ditandai dengan
keanggotaan Hong Kong-China dan Chinese Taipei. Anggota APEC disebut “Ekonomi”
mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi, dan bukan
sebagai negara.
APEC memiliki tiga pengamat (observer), yaitu
ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific
Islands Forum (PIF) Secretariat[2].
PRINSIP
KERJASAMA APEC
Kerja
sama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip yaitu:
1.
Consensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC
harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 Ekonomi Anggota.
2.
Voluntary and non-binding yang
berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak
mengikat.
3.
Concerted unilateralism, yang
berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan
kemampuan tiap Ekonomi, tanpa syarat resiprositas.
4.
Differentiated time frame yaitu
bahwa setiap Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.
TUJUAN PENDIRIAN APEC
Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) I APEC di
Canberra tahun 1989, telah disepakati bahwa APEC merupakan forum konsultasi
yang longgar tanpa memberikan “Mandatory Consequences” kepada para anggota-nya.
Dari kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut dapat disimpulkan
bahwa APEC memiliki dua tujuan utama[3]:
1.
Mengupayakan terciptanya liberalisasi
perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang
sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerja sama ekonomi
Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan Putaran Uruguay.
2.
Membangun kerja sama praktis dalam
program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut
penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi,
alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan
suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi,
yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi. Pada
pertemuan informal yang pertama para pemimpin APEC di Blake Island, Seattle,
Amerika Serikat tahun 1993, ditetapkan suatu visi mengenai masyarakat ekonomi
Asia Pasifik yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan; usaha
kerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubahan-perubahan;
pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas; pertumbuhan ekonomi dan standar
hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
SEKRETARIAT APEC
- Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh Negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.
- Indonesia menempatkan wakil-nya di Sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai Direktur Bidang Gender dan Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME) sejak tahun 1998.
- Sekretariat APEC yang berdomisili di Singapore, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa bidang yakni, Sekretariat APEC di bidang Committee on Trade and Investment (CTI), bidang services, Tariff and Non Tariff Measures (NTMs), bidang Standards and Conformance (SCSC), bidang Customs Procedures (SCCP), bidang Intelectual Pro-perty Right (IPEG) Competition Policy, Government Procurement (GPEG), Deregulation, Rules of Origin, Dispute Mediation, Mobility of Business People, Implementation of Uruguay Round Outcomes (UR Outcomes), Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL), Economic Committee, Budget and Management Committee (BMC), ECOTECH, Energy, Fisheries, Human Recources Development (HRD), Industrial Science and Technology (ISTWG), Marine Resource Conservation, Telecommunications, Tourism, Trade Promotion, Transportation, Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME), Agrculture Technical Cooperation Reports Group (ATC), APEC Study Centers, Sustainable Development, Infrastructure Workshop, Gender Issues Sustainable Recovery, Management Review, Electronic Commerce, APEC Food System, Public Affairs, Communications and Database.
Sekretariat APEC berfungsi untuk[4]:
·
- menunjang mekanisme kegiatan APEC.
·
- menyediakan “advisory” teknis untuk koordinasi
pembinaan bidang perdagangan.
·
- mengenalkan dan menginfor-masikan peranan APEC
kepada masyarakat dunia.
PERAN APEC BAGI INDONESIA DAN KAWASAN
1. Manfaat
APEC bagi Indonesia[5]:
a) Sarana
untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan
Negara/Ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan.
b) Sarana
untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia, melalui proyek-proyek pelatihan
teknis dan capacity
building serta sharing of best practices.
c) Sarana
untuk memastikan bahwa pasar Asia-Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor
unggulan Indonesia. Terjadi peningkatan total perdagangan Indonesia dengan
Ekonomi APEC lainnya, yaitu sebesar US$ 276,589.1 Milyar pada tahun 2013
dibandingkan US$ 29,9 Milyar pada tahun 1989 pada saat Indonesia turut
mendirikan APEC
d) Sarana
peningkatan investasi. Pada tahun 2012 tercatat total investasi portofolio yang
masuk ke Indonesia dari anggota APEC lainnya adalah sebesar US$ 245,200.5
Milyar dibandingkan US$ 45,7. Milyar pada tahun 2001.
2. Manfaat
APEC bagi Kawasan:
a) Turut
menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi
kebijakan. Sebagaimana tercantum dalam laporan World Bank 2013: kawasan Asia
Pasifik tetap merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi global di tengah
ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis Eropa, hal ini terlihat dari
estimasi tingkat pertumbuhan di APEC yang lebih tinggi dari dunia:
a. APEC:
4,2% (2013); 4,7% (2014)
b. Dunia:
3,1% (2013); 3,8% (2014)
b) Menciptakan
kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan: Tarif rata-rata turun dari 16,9% tahun 1989 menjadi 6,6%
tahun 2008, dan 5,8% tahun 2010 serta turun tipis menjadi 5.7% pada tahun 2012.
c) Sarana
pembahasan isu-isu behind the border dan across
the border terkait perdagangan dan investasi, maupun isu-isu yang
kerap menjadi ancaman perekonomian seperti kesiaptanggapan bencana, ancaman
terorisme,
d) Mendorong
paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui five growth strategy: balance,
inclusive,
sustainable,
innovative,
dan secure.
e) Mempermudah
dan memfasilitasi dunia usaha antara lain melalui skema APEC
Business Travel Card (ABTC).
TANTANGAN YANG DIHADAPI APEC SAAT INI
Sejak
berdirinya APEC, badan kerjasama ekonomi ini telah menghadapi berbagai macam
tantangan. Di antara tantangan-tantangan tersebut adalah masalah dominasi AS
dalam APEC, pergeseran misi APEC dan perpecahan dalam APEC[6].
a.
Dominasi AS Di Dalam APEC
AS dengan kebijakan politik luar negerinya yang
mengedepankan power selalu berusaha menjadi controller dalam
berbagai forum kerjasama internasional, termasuk dalam APEC. Dalam Konferensi
Tingkat Tinggi APEC 2003 di Bangkok, Thailand, pada tanggal 20 Oktober, 2003, isu
nuklir Korea Utara, terorisme, dan kegagalan pembahasan sistem perdagangan
dunia mendominasi hari pertama. Fakta ini membuktikan dominasi Amerika Serikat
atas penyusunan topik yang dibahas di APEC.
Dominasi AS juga nampak sekali dalam usulan
mereka untuk membahas masalah nilai tukar Yuan (mata uang Cina). Dalam
pertemuan bilateral selama masa KTT APEC 2003, Bush dan Presiden Cina Hu Jintao
setuju untuk menunjuk para ahli membentuk panel. Tujuannya, menjajaki tentang
bagaimana Beijing bisa membuat nilai yuan dapat mendekati nilai pasar. Sampai
saat pelaksanaan KTT tersebut Cina masih mengontrol dan mematok nilai yuan.
Usulan AS ini berawal dari keluhan para pebisnis AS yang mengeluh bahwa yuan
memiliki nilai yang terlalu rendah (vastly undervalued). Kondisi ini membuat
harga komoditas ekspor Cina menjadi murah dan menyerbu pasaran AS. Hal itu
telah pula menyebabkan tergerogotinya sejumlah kesempatan kerja di AS. Faktor
tersebut telah membuat AS berusaha keras untuk menekan Cina supaya mengambil
kebijakan dalam bidang keuangan yang tidak merugikan kepentingan pelaku-pelaku
bisnis AS.
b. Pergeseran Misi APEC
Dalam KTT-KTT APEC akhir-akhir ini, pembahasan
APEC tidak lagi terfokus pada masalah-masalah ekonomi, akan tetapi justru
berkisar pada isu-isu non-ekonomi. Ini merupakan bukti nyata bahwa karena
dominasi AS di APEC maka misi APEC telah mengalami pergeseran.
Anggota-anggota APEC sendiri banyak yang telah
menyadari pergeseran misi APEC tersebut di atas. Menanggapi pergeseran misi
ini, sejumlah anggota forum APEC merasa keberatan karena persoalan keamanan
telah mengurangi penekanan APEC terhadap perekonomian dan isu perdagangan.
Topik non-ekonomi juga mengurangi fokus pembahasan pada penghidupan kembali
sistem perdagangan multilateral yang gagal pada pertemuan di Cancun, Meksiko,
awal September 2003.
c. Perpecahan Dalam APEC
Perpecahan dalam tubuh APEC semakin kelihatan
nyata. Pada KTT APEC 2003 saja terdapat
dua hal penting yang mengindikasikan adanya
perseteruan dan perpecahan dalam tubuh APEC. Seperti biasanya, di sela
pertemuan APEC 2003, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan-pernyataan
diplomatic yang dapat membahayakan kesatuan anggota-anggota APEC. Dalam KTT
APEC 2003, lewat Condoleezza Rice, yang waktu itu menjabat sebagai Penasihat
Keamanan Nasional Bush, AS mengecam PM Malaysia. Kecaman ini dilontarkan AS
sehubungan dengan pernyataan Mahathir pada KTT Organisasi Konferensi Islam
(OKI) bahwa Yahudi mengatur dunia secara tidak langsung. AS mengatakan,
pernyataan Mahathir seperti itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi sudah
beberapa kali dan AS tidak dapat mentolerir pernyataan racist semacam
itu. Tentu saja pernyataan AS ini menciptakan suatu perseteruan diplomatik
antara AS dan Malaysia. Bila hal ini dibiarkan saja, besar kemungkinan bahwa
keharmonisan antar anggota APEC dapat terganggu.
[2] Kemlu, APEC,
diakses dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/APEC.aspx
[3] Rynhdt, AFTA
APEC & WTO, diakses dari http://rian-hdt17.blogspot.co.id/2011/06/afta-apec-wto.html
[4] Sri Widayati, Pengertian APEC atau Asia Pasific Eonomic
Cooperation, diakses dari http://www.g-excess.com/pengertian-apec-atau-asia-pasific-economic-cooperation.html
[5]
Kemlu, APEC,
diakses dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/APEC.aspx
[6]
Anonim, Sejarah
Singakt APEC dan Tantangan yang Dihadapinya, diakses dari http://www.geocities.ws/irsjournal/APEC.html
